Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI) 2020

Sejarah Lahirnya Hari Aksara Internasional 
Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September. Pada tanggal tersebut, seluruh dunia akan memperingati hari yang juga disebut sebagai Hari Literasi Internasional. Peringatan tahunan ini bertujuan untuk mengingatkan publik akan pentingnya literasi sebagai masalah martabat dan hak asasi setiap manusia. Peringatan Hari Aksara Internasional terus dilakukan untuk menjaga kesadaran pentingnya melek huruf bagi manusia sehingga dapat terus memajukan agenda literasi menuju masyarakat yang lebih melek huruf dan berkelanjutan. Dengan begitu, penting bagi masyarakat seluruh dunia untuk terus membawa nilai-nilai penting dari Hari Aksara Internasional. 
Awal Mula Hari Aksara Internasional Peringatan yang kerap pula disebut sebagai Hari Melek Huruf Internasional ini muncul sejak diadakannya konferensi tentang Pemberantasan Buta Huruf, di Teheran, Iran, pada tanggal 8-19 September 1965. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan komitmen dan mengajak seluruh masyarakat untuk peduli terhadap penuntasan buta aksara. “Sejak penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) pertama pada tahun 1966, peringatan ini terus dilakukan oleh dunia setiap tahun sebagai wujud memajukan agenda keaksaraan di tingkat global, regional, dan nasional,”  yang tertulis dalam laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud). 
Berdasarkan data UNESCO, meskipun ada kemajuan, tantangan dan masalah literasi di berbagai dunia tetap ada. Setidaknya, sebanyak 773 juta orang dewasa di seluruh dunia saat ini mengalami kekurangan keterampilan keaksaraan atau literasi dasar. Literasi dasar sendiri terdiri dari berbagai jenis, seperti literasi baca tulis, finansial, numerasi, digital, dan yang lainnya. Seseorang yang mengalami kekurangan literasi dasar berarti kurang mampu atau tidak mengerti tentang literasi-literasi tersebut. 
Di Indonesia, masalah tersebut pun masih ditemukan, walaupun sudah terjadi penurunan angka. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS tahun 2018, jumlah penduduk buta aksara di Indonesia turun menjadi 3,29 juta orang atau hanya 1,93 persen dari total populasi penduduk. Sebelumnya, pada tahun 2017, jumlah penduduk buta aksara di Indonesia tercatat sebanyak 3,4 juta orang. Hal tersebut tidak luput dari segala upaya yang telah pemerintah lakukan. ”Kami melaksanakan program keaksaraan dalam dua tingkatan, yaitu keaksaraan dasar bagi warga yang masih buta aksara, dan keaksaraan lanjutan bagi yang telah menyelesaikan program keaksaraan dasar,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Harris Iskandar dikutip dari Kemendikbud. 
Kemendikbud juga memfokuskan program-program keaksaraan pada daerah yang penduduknya banyak mengalami buta huruf, Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan beberapa lainnya. Sementara dalam rangka memperingati Hari Aksara Internasional tahun ini, UNESCO, sebagai inisiator peringatan tahunan ini, akan mengadakan webinar atau seminar berbasis online. 
Isu Hari Aksara Internasional 2020 akan fokus pada pengajaran dan pembelajaran literasi dalam krisis COVID-19 dengan fokus pada peran pengajar dan perubahan pedagogi atau strategi dalam mengajar. Selain itu, UNESCO juga akan membahas dampak pandemi ini terhadap proses pembelajaran, strategi yang dapat ditempuh untuk melakukan pemulihan, dan lain-lain. “Krisis Covid-19 baru-baru ini telah menjadi pengingat akan kesenjangan yang ada antara wacana kebijakan dan kenyataan, yaitu sebuah celah yang sudah ada di era pra-Covid-19 dan secara negatif memengaruhi pembelajaran anak muda dan orang dewasa yang tidak memiliki atau memiliki tingkat melek huruf yang rendah sehingga cenderung menghadapi banyak kesulitan,” tulis UNESCO di situs resminya. 


Indonesia Lepas Merdeka dari Permasalahan Buta Aksara

Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tahun 2020 dilakukan secara virtual, yang langsung menghadirkan Mendikbud Nadiem Makarim Anwar. Dengan mengambil tema pembelajaran literasi dalam masa covid 19 dan mengusung momentum perubahan paradigma pendidikan.
Ada pesan yang sangat menyejukkan dalam pelaksanaan HAI 2020 yang mengulas 6 literasi kemampuan dasar dalam abad 21. Termasuk mas menteri mengajak semua stake holder bahu membahu dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
Menurut Mas Menteri dalam kesempatan yang istimewa yang mendalam sehingga ilmu pengetahuan dan dan teknologi terus berkembang. Ditambakan lagi, dan menjadi penopang kesuksesan Indonesia dimasa kini dan dimasa yang akan datang. 
Kita sadari mengacu pada tema HAI ke 55 yang diusung Unesco. Pemerintah Indonesia senantiasa terus menguapayakan agar seluruh masyarakat lepas merdeka dari permasalahan buta aksara. Berbagai strategi penuntasan buta aksara terus dilakukan dinatara memutakhiran data buta aksara memperluas layanan program pendidikan keaksaraan memperluas layanan pendidikan keaksaraan, mengembangkan sinergi dalam upaya penuntasan pendidikan keaksaraan dan pemeliharaan kemampuan dalam keberaksaraan warga masyarakat. Dan terakhir mengakselerasi inovasi layanan program pada daerah yang terpadat buta aksara. 
Kemendikbud juga bergotong royong memperjuangkan pendidikan inklusif termasuk dimasa pendemi sekarang.dan mengambil hikmah dari pandemi inisaat pandemi selesai kita harus yakin dan menjadi pemenang. Yang terus memiliki harapan dan cita cita untuk mengentaskan buta aksara dari neara tercinta Indonesia dan bersama sama menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Serta selalu menggelorakan semangat dalam memperjuangkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia.  
  Namun Pertanyaan paling pintar dari orang paling awam saat ini adalah; kenapa pemerintah tak kunjung selesai memberantas buta huruf di negeri ini?
Sekalipun untuk mengakui bahwa upaya pemberantasan buta huruf itu mengalami banyak rintangan, pemerintah pun menghaluskan idiom buta huruf dengan buta aksara. Namun dari waktu ke waktu penduduk yang tidak melek huruf dan angka tetap saja ada.
Tiap kali pergantian tahun anggaran, maka tiap kali pula dicantumkan alokasi anggaran untuk pemberantasan buta aksara dalam anggaran baru. Dan itu sudah berlangsung berpuluh tahun sejak program pemberantasan buta huruf dicanangkan semasa Presiden Soekarno.
Tapi dari waktu ke waktu kita jadi tersadar bahwa tak gampang rupanya membuat orang  buta jadi melek. Tak mudah menghindarkan orang dari kebutaan. Maka dampaknya angka buta aksara Indonesia tak kunjung hilang, meskipun tak ada tren menaik namun cukup menyita pikiran serta bisa memberi ancaman pada merosotnya indeks pembangunan manusia (HDI - Human Development Index) Indonesia.
Data di Biro Pusat Statistik juga sudah terjadi pengurangan buta aksara misalnya, menunjukkan bahwa masih terdapat 15 jutaan penduduk berusia 10 tahun ke atas di Indonesia yang buta huruf. 11 juta orang diantaranya adalah mereka yang berusia 45 tahun ke atas.
Upaya yang dilakukan pemerintah pada tahun lalu, baru berhasil memelekhurufkan sekitar 500an ribu orang saja. Padahal target jangka menengah setidaknya 1,5 juta orang tiap tahun harus bebas buta huruf dari sisa jumlah yang masih belum bisa baca tulis itu.
Kita jadi makin keteter ketika PBB lewat UNDP mulai menerapkan cara menghitung angka indeks pembangunan manusia (IPM atau HDI) dengan mengambil kebutaaksaraan sebagai salah satu variabelnya. Makin tinggi angka buta aksara makin melorot HDI satu negara.
Beberapa tahun lalu UNDP masih meletakkan posisi Indonesia pada urutan ke-111 dari 177 negara. Dengan demikian sungguh panjang dan berat jalan yang akan ditempuh Indonesia untuk menuju angka HDI yang bagus.
Pada beberapa daerah angka buta aksara itu masih cukup besar dan mengontribusi secara signifikan indikator kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Berbagai penyuluhan dalam rangka memperbaiki taraf hidup yang dilakukan pemerintah justru mengalami kendala lantaran masyarakat yang akan disuluh tidak bisa baca tulis bahasa manapun. Penyuluhan terpaksa dibuat spesifik dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat setempat.

Para penderita HIV AIDS di Papua misalnya diketahui banyak yang tidak bisa baca tulis. Penyuluhan tentang HIV AIDS dilakukan oleh Departemen Kesehatan lebih banyak menggunakan brosur dan sejenisnya. Akibatnya hanya yang bisa baca tulis saja yang mengerti pesan-pesan anti-HIV AIDS.
Dampak lain dari buta aksara dirasakan pada lambatnya upaya peningkatan taraf hidup petani. Di tiap daerah tak kecuali Sumatera Barat di salah satu Kabupaten Solok dimasa Bupati Gamawan Fauzi, pernah menjadikan pemberantasan buta aksara sebagai salah satu program pertaniannya. Kedengarannya agak aneh kalau Dinas Pertanian mengurus buta huruf. Tapi sang Bupati pada 17 tahun silam itu sudah mendesak semua aparatnya agar tidak mengedepankan egosektoral.
“Sekalipun buta huruf merupakan ‘gawe’nya Dinas Pendidikan tetapi demi kemaslahatan orang banyak, maka semangat egosektoral yang masih menggejala di kalangan birokrasi kita harus disingkirkan.  Sebaliknya jika orang pendidikan  memilih sebuah kelompok tani untuk jadi sasaran bagi program pemberantasan buta aksara tidak berarti ia sedang ‘menyukseskan’ program dinas pertanian. 
Inilah sinergi yang dibangun di Sumatera Barat. Buta aksara diberantas bersama. Beban itu ternyata tidak dipikul sendiri oleh Dinas Pendidikan dan tidak hanya menjadi kepentingan sektor pendidikan belaka tapi juga kepentingan sektor pertanian dan bahkan kepentingan sektor lainnya. Dapat dikatakan bahwa pemberantasan buta aksara adalah kepentingan lintas sektoral.
Pertanyaan awam pada permulaan tulisan ini agaknya sudah dapat dijawab. Bahwa kalau contoh di lapangan menunjukkan buta aksara dapat ditanggulangi secara lintassektoral, maka masih banyaknya orang yang tidak melek huruf di Indonesia salah satunya disebabkan oleh egosektoral yang terlalu ditonjolkan oleh masing-masing departemen dan dinas-dinas di daerah.
Sekarang jika semua sepakat untuk ‘mengeroyok’ buta aksara maka ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan.
Pertama perlu merumuskan lagi upaya pemberantasan buta aksara secara terpadu atau lintassektoral.Ini memerlukan perumusan komitmen baru di tingkat interdept.
Keterpaduan itu misalnya dapat dilihat dari adanya kemauan departemen yang tak terkait langsung dengan keaksaraan tapi bisa ikut menyediakan ’slot’ bagi pemberantasan buta aksara pada program-programnya.
Kita kini menantikan ‘makan tangan’ Pemerintah. Mengamanatkan bahwa dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara, agar para menteri, gubernur dan Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
Dalam Inpres itu dimintakan semua pihak meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurangkurangnya menjadi 95 %. Dan yang terpenting lagi menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5 % pada akhir tahun ini.
Ini berarti bahwa soal keterpaduan pemberantasan buta huruf itu sudah ada payung hukumnya. Dengan demikian sebagaimana instruksi presiden No 5 itu, Departemen Pertanian pun bisa dan diberi kewenangan memberantas buta aksara di kalangan petani melalui HKTI. Begitu juga menteri yang lain, Menaker untuk kalangan buruh, Menteri Kelautan dan Perikanan untuk para nelayan dan seterusnya. Sedang Mendiknas akan menjadi penanggung jawab utama dari program ini.
Kedua, keterpaduan itu tidak melulu hanya pada tataran menteri dan kementeriannya tetapi mesti meluas kepada lembaga, organisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah (LSM)
Indikator meluasnya upaya pemberantasan buta aksara itu misalnya akan dapat dilihat dari keterlibatan berbagai organisasi memberantas buta aksara. Misalnya, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bisa memasukkan pemberntasan buta aksara sebagai program wajibnya. Mahasiswa tak lagi sekedar memberihkan kampung atau mengajak pemuda bermain bola voli, tetapi selama masa KKN nya harus ‘menghabiskan’ semua penduduk yang terdata sebagai buta huruf. Tiap tahun wilayah KKN itu diarahkan ke desa-desa yang angka buta hurufnya tinggi.
Organisasi Kepemudaan (OKP) juga memiliki program Pengabdian masyarakat. Lewat jalur Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dan Ketua KNPI rasanya tak sulit menyisipkan program pemberantasan buta huruf dalam program pengabdian masyarakatnya.
Begitu juga dengan Pramuka dan Karang Taruna, akan berpotensi besar mempercepat melek huruf dan angka masyarakat yang masih buta aksara.
Ketiga, harus ada ketegasan bahwa Wajib Belajar 9 Tahun tida boleh ada drop out apalagi sampai ada yang tak terjaring alias tidak sekolah sama sekali. Angka kegagalan Wajar 9 Tahun setiap tahun akan ekuivalen dengan pertambahan angka buta aksara. Mereka yang tak bersekolah hampir bisa dipatikan semuanya tak bisa baca tulis.
Ini berarti, pekerjaan Dirjen Dikdasmen tidak boleh lagi ‘bersisa’ sehingga Dirjen PLS tidak lagi harus menjadi tim penyapu. Kelak Dirjen PLS benar-benar mengurus pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga saja.
Keempat, dengan payung hukum Inpres  No 5, seharusnyalah mulai digelorakan budaya malu atas kebutaaksaraan. Bupati/Walikota dan Gubernur akan malu besar jika warganya masih ada yang tak bisa baca tulis. Seterusnya Camat, Kepala Desa juga malu kalau warganya ada yang buta huruf. Pada akhirnya semua keluarga Indonesia akan bertanggung jawab memelekhurufkan anggota keluarganya yang buta huruf. 
Media massa sudah semestinya ikut andil menggelorakan semangat antibuta huruf ini. Makin banyak orang yang melek huruf, semakin besar peluang media massa dibaca dan ditonton. Pesan-pesan akan sampai ke masyarakat, jika semua sudah bisa membaca dan menulis.

Upaya Pemerintah Dalam Menurunkan Angka Buta Aksara

Upaya Pemerintah dalam menurunkan angka buta aksara melalui berbagai strategi dan program telah memperoleh hasil yang membanggakan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS tahun 2019 jumlah penduduk buta aksara telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Persentase buta aksara tahun 2011 sebarnyak 4,63 persen, dan pada tahun 2019 turun menjadi 1,78 persen Artinya, angka buta aksara di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya seiring dengan terlaksananya berbagai strategi yang inovatif dan menjawab kebutuhan belajar masyarakat, kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Jumeri, dalam Bincang Pendidikan dan Kebudayaan Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tahun 2020 yang berlangsung secara virtual, Jumat (4/9/2020) Pembelajaran Literasi di Masa Pandemi COVID-19, Momentum Perubahan Paradigma Pendidikan Sebagai penggiat akan komitmen penuntasan buta aksara, maka UNESC0 menetapkan tanggal 8 September sebagal Hari Aksara Internasional (HA). Tahun Ini adalah peringatan HAI ke 55 yang diselenggarakan setiap tahun. Tema yang diusung oleh UNESCO adalah “Literacy Teaching and. Learning in The COVID 19 Crisis and Beyond with a Particular Focs on The Role of Educatery and Changing Pedagogies Mengacu item tersebut, Kemendikbud menetapkan tema Pambelajaran Literasi d Masa Pandemi COVID 19, Momentum Perubatan Paradigmia pendidikan” disampaikan Jumeri. Menurut Jumeri, strategi penuntasan buta aksara beberapa tahun terakhir difokuskan pada daerah Tertinggal, terdepan, terluar (3T) karena daerah tersebut sulit terjangkau terutama di masa pandemi. Jumeri berharap, masa krisis ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk menunjukkan  keperjuangan, kolaborasi antar permerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk  menyukseskan pemberantasan buta aksara dilndonesia 
buta aksara adalah amanah pendidikan yang harus diperjuangkan
Buta aksara adalah amanah pendidikan yang harus terus diperjuangkan Senada dengan itu, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud, Samto mengingatkan bahwa  Penuntasan buta aksara adalah amanah pendidikan yang harus terus diperjuangkan, terlebih dahulu di masa krisis akibat pandemi COVID 19. “Marilah kita meminta saudara saudara kita yang tertinggal, kita berikan mereka kesempatan untuk mengakses informasi. Berikan mereka peluang untuk berkembang,” ucap Samto.  Peringatan HAI tahun ini diselenggarakan secara webinar dan diakses secara langsung melalui media sosial Kemendikbud, TV Edukasi.  Dalam Webinar HAI tanggal 8 September Ini akan dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, UNESCO dan para pelaku nendidikan keaksraan dan literasi masyarakat.  Tema HAI tahun ini, menurutnya memberikan layang-layang pelajaran untuk lebih peduli dan banyak berbenah memperbaiki strategi pembelajaran, termasuk literasi.  Kita mencoba mengubah sistem pengembangan pendidikan untuk menyadarkan masyarakat pentingnya literasi sejak dini agar kesetaraan akses pendidikan semakin terjangkau lunjut Samto.

Pekan Perayaan Literasi 

Selain itu, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus juga mengadakan Pekan Perayaan Literasi dengan mengusung tema “Pembelajaran Literasi di Masa  Covid 19, Momentum Perubahan Paradigma Pendidikan. “  Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pameran literasi foto dan video, diskusi literasi virtual, lokakarya pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat;  dan webinar literasi yang diselenggarakan pada tanggal 17 September 2020. Pada puncak peringatan HAI akan diberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkonstribusi dalam bidang keaksaraan, antara lain 1).  Anugerah Aksara bagi pemerintah kabupaten / kota yang akan diberikan kepada tiga pemerintah daerah, 2).  Penghargaan Penggiat Keaksaraan Tokoh Masyarakat/ Pengelola / Tutor untuk 9 orang pegiat terbaik, 3).  Penghargaan TBM Kreatif / Rekreatif yang akan diberikan kepada delapan lembaga terbaik, 4).  Penghargaan Keberaksaraan bagi Tokoh Adat untuk 6 orang tokoh.  Selanjulnya, 5) Penghargaan Publikasi vieo Keaksaraan untuk enam orang terpilih, 6).  Penghargaan.  Publikasi Keaksaraan di Media Cetak untuk empat orang, 7) Penghargaan Foto Literasi Keaksaraan, bagi tiga foto terbaik, a) Penghargnan Videb Keaksaraan untuk 3 vidleo terpilih, serta 9) Apresiasi Menulis Praktik Baik Literasi untuk enam praktik terbaik, Adapun total penerima penghargaan mencapal 48 orang  / lembaga Sebagal bentuk apteslas Kemendikud terhadap semakin banyak orang maupun lembaga yang  pemberantasan buta aksara di Indonesia.