KOMITMEN ANTARA TANTANGAN DAN HARAPAN DALAM IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI DI BP PAUD DAN DIKMAS SUMBAR

Butuh komitmen yang kuat dalam mewujudkan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi yang tengah diterapkan saat ini di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ( BP PAUD dan Dikmas ) Sumatera Barat. Merupakan suatu hal mutlak untuk dilaksanakan, hal itu telah diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai dasar hukum.


Memang penggalan kata dan slogan wilayah bebas korupsi tidak begitu asing lagi ditelinga kita, setidaknya itu bukan dimunculkan dalam keseharian yang setiap hari dapat kita jumpai dan dilihat di berbagai tempat perkantoran, media televisi, media online dan sebagainya.



Untuk menuju Zona Integritas Wilyah Bebas Korupsi tidaklah begitu sulit. Ada beberapa rencana kinerja yang tentunya harus disusun oleh setiap pemangku jabatan, apakah itu pejabat eselon, pejabat fungsional umum dan fungsional khusus, artinya ini juga berlaku kepada semua Aparatur Sipil Negara dan juga non ASN yang terlibat di sebuah lingkungan perkantoran



Tulisan ini penulis buat, karena begitu menjadi momok menakutkan sekali dengan mendengar ucapan korupsi yang tidak memandang bulu kepada siapapun, karena korupsi itu begitu dekat, siapa yang masuk perangkap virus korupsi yang makin hari semakin banyak laporan oknum ASN yang ditangkap aparat penegak hukum di Indonesia.



Maka langkah pertama yang dilakukan dimulai dengan membuat tujuan penyusunan rencana kerja pembangunan Zona Integritas yang definisinya memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK yang ada di lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat. Termasuk rencana biaya dan anggaran yang rasional sebagai patokan untuk wujud komitmen.



Awalnya memang ada beberapa reaksi yang pro kontra dengan keluarga peraturan tentang ZI WBK yang menjadi produk hukum oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun setelah ditelusuri berdampak positif dengan kinerja masing masing ASN. Sebagai contoh dengan adanya ZI WBK menjadi pedoman ASN dalam kehati hatian dalam bekerja. Rambu rambu itu berguna untuk menyelamatkan ASN itu sendiri.



Adapun beberapa rencana aksi sekaitan dengan ZI WBK harus dijalankan diantaranya Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



Disamping itu ada beberapa indikator kinerja yang berpedoman pada setiap uraian tugas dan tugas fungsi masing-masingnya. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK



Penyusunan dokumen rencana kerja Zona Integritas menuju WBK harus memuat target-target perioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK.



Perubahan menuju Zona Integritas menuju WBK semuanya disokong dengan merubah men set atau pola pikir, salah satunya merubah budaya kerja setiap ASN. Dan semua itu juga diimbangi dengan target yang harus tercapai antara lain Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing bidang di lingkungan kerja, Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Negara dan Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang khususnya pada Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat.



Akhirnya kita berharap terlaksananya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi itu akan mampu mewujudkan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN, Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari virus KKN dapat diukur dengan menggunakan kriteria presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan harus tuntas 100%. Terakhir butuh komitmen bersama dalam melaksanakan Zona Integritas karena didasari dengan perubahan yang ada dalam diri sendiri, walaupun tantangan itu akan selalu ada, setidaknya akan mengamankan pola dan budaya kerja yang jauh dari sikap KKN dengan meningkatkan kualitas kerja itu sendiri. Pelan dan pasti peningkatan kualitas kerja dapat kita analogikan sebagai saran terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan dengan melakukan survey eksternal.



Harapan kita semua, tentunya menjadikan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat yang berintegritas menuju Zona Wilayah Bebas Korupsi yang muaranya sebagai peningkatan pelayanan publik itu sendiri. Artinya semua target yang dibebankan akan Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, meningkatkan disiplin SDM Pegawai dilingkungan BP PAUD Dan Dikmas Sumatera Barat, meningkatkan efektifitas manajemen SDM dan meningkatkan profesionalisme SDM sehingga Predikat yang diberikan kepada BP PAUD dan Dikmas Sumbar sebagai UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan instansi pemerintah melalui pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Semoga…………………. (Penulis Pamong Belajar BP PAUD dan Dikmas Sumbar dan Aktivis LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Pasaman Sumatera Barat)