Babak Baru Jabatan Fungsional Widyaprada Pada Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Mendukung Merdeka Belajar

Oleh : Atos Indria, S.Pd
Widya Prada Ahli Muda

 

Keluarnya peraturan terbaru dari pemerintah pusat, yakni Permenpan RB nomor 3 tahun 2019 tentang jabatan fungsional widyaprada dan Permendikbud Nomor 37 tahun 2020 tentang petunjuk teknis jabatan widyaprada, disambut berbagai ragam oleh para insan pamong belajar di BP Paud dan Dikmas dan widyaiswara pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai UPT pusat Kemendikbud RI. Kedua Lembaga tersebut kini telah dileburkan menjadi satu UPT dengan nama Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan.


          Diketahui dalam Permenpan dan RB nomor 3 tahun 2019 itu disebutkan, jabatan fungsional widyaprada adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemetaan mutu, pendampingan satuan pendidikan, pembimbingan satuan pendidikan, dan pengembangan model satuan pendidikan.
          Ada persamaan tugas pokok dan fungsi yang melekat dalam jabatan pamong belajar yang ada di BP Paud dan Dikmas, sejak peralihan dari propinsi ke pusat, secara perlahan perhatian telah terlihat, selama ini keberadaan pamong belajar kurang diperhatikan alias termarjinalkan. Sengaja ini penulis kupas karena penulis dulunya pamong belajar di UPT BP Paud Dikmas
          Oleh karena itu sewaktu belum dilebur, keberadaan pamong belajar  saat ini menjadi posisi yang sudah layak menjadi perhatian. Hal ini sebagai konsekuensi ditempatkannya BP PAUD dan Dikmas di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud RI dan berganti menjadi Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen, maka tupoksi pamong belajar tentunya (seolah) mendapat warna baru semenjak di ambil alih Kemendikbud RI.
          Selain itu tupoksi BP Paud dan Dikmas pun menjadi fokus pada proses pemetaan mutu pendidikan untuk mencapai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang pendidikan Paud dan Pendidikan masyarakat, mulai dari pemetaan mutu pendidikan satuan pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu satuan pendidikan, supervisi satuan pendidikan, menganalisis hasil pemetaan mutu dan supervisi, menyusun laporan pemetaan mutu pendidikan dan supervisi, menyusun laporan hasil fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, menyusun rekomendasi peningkatan mutu pendidikan kepada unit kerja dan instansi terkait, melaksanakan evaluasi pemetaan mutu pendidikan, dan menyebarluaskan data dan informasi mutu pendidikan kepada provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk pengajian program maupun pengembangan model dalam uraian tugas yang ada di BP Paud dan Dikmas.
          Mengacu kepada uraian tersebut di atas, pamong belajar BP Paud dan Dikmas  harus menyesuaikan dengan tupoksi lembaga. Disamping itu pamong belajar harus berkompetensi agar dalam melaksanakan tugasnya professional. Mereka tetap sibuk melaksanakan tugas lembaga, tetapi memang lebih banyak kepada tugas-tugas yang bersifat administratif, melakukan bimtek atau monev, tapi kadang sulit atau bahkan tidak dapat dijadikan sebagai angka kredit karena sulit dicari padanannya pada DUPAK. Konsekuensinya, pamong belajar sulit memenuhi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan sulit naik pangkat. Artinya ketentuan beban kerja yang ada sudah melekat kepada tusi pamong belajar berdasarkan permenpan dan RB no 15 tahun 2010 dan peraturan Mendikbud no 39 tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya.
          Setelah ada ketentuan mergernya LPMP dan BP PAUD Dikmas di seluruh Indonesia menjadi dibawah satu bendera yakni Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan (B2PMP), maka tentunya tupoksi yang lama akan beralih ke tupoksi baru, bahkan tugas berat juga menanti setelah dilantik dan diambil sumpah tanggal 25 Februari 2020, maka resmilah dua jabatan yang berbeda tupoksi pamong belajar di BP PAUD Dikmas dan widyaiswara di LPMP hilang dan berganti menjadi widyaprada.
          Dengan  telah berlakunya Permenpan dan RB no 3 tahun 2019 tentang widyaprada dan Permendikbud no 37 tahun 2020, maka pamong belajar maupun widyasuara harus mempersiapkan diri menjadi Widyaprada. Widyaprada (WP) terdiri dari dua kata yaitu, “widya” yang artinya ilmu pengetahuan, pembelajaran dan “prada” yang artinya pemberi bantuan. Jadi secara sederhana dapat diartikan bahwa Widyaprada adalah pemberi bantuan layanan pendidikan. Adapun tugas utama WP sebagai berikut; (1) pemetaan mutu pendidikan, (2) supervisi pendidikan, (3) pembimbingan satuan pendidikan, (4) pengembangan model penjaminan mutu pendidikan, (5) pengembangan model peningkatan mutu pendidikan. (Baedhowi, 2017).
          Uraian tugas Widya Prada sudah disusun yang notabene juga ada persamaan dengan tugas pada pamong belajar. Naskah akademik WP sampai telah sampai tahap uji publik. Dari uraian tugas tersebut, tupoksi utama tidak bakal hilang. Ketika tupoksi tersebut hilang, maka “keberadaan” pamong belajar akan menyesuaikan uraian tugas baru. Tidak dapat dipungkiri, tantangan kenerja kedepan akan semakin berat, pasalnya apakah sudah siap SDM pamong belajar yang akan berlaih menjadi widyaprada disamping urusan profesionalisme, kompetensi, juga penjiwaan terhadap tugas. Selain itu, diakui atau tidak, para pamong belajar yang ada di BP Paud dan Dikmas, sudah menerima kedatangan jabatan fungsional dan suka tidak suka harus beradaptasi atau mempelajari sesuatu yang baru yang notabene bukan bidang atau minatnya. Artinya kita analogikan seperti orang dewasa baru mau belajar kalau dia butuh atau berminat terhadap ilmu atau keterampilan.

          Bagi sebagian besar pamong belajar, mengubah menjadi WP adalah solusi tepat agar terlihat eksistensi dalam melakukan langkah langkah kerja yang kini semakin berat.
          Berkarir dalam jabatan fungsional widya prada memiliki masa depan baik, kedepan karirnya sebagai konsekuensi perubahan tusi akan dapat mensejahterakan para ASN yang menjalani rumpun pada jabatan fungsional. Dan ini juga langsung melekat pada penambahan inkam atau tukin kinerja yang tinggi yang dibarengi dengan beban kerja yang sesuai dengan tunjangan kinerja yang bakal diterima. Memang ada beberapa jabatan dalam WP antara lain Jenjang Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas: a. Widyaprada Ahli Pertama; b. Widyaprada Ahli Muda; c.Widyaprada Ahli Madya; dan d.Widyaprada Ahli Utama.
Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Jenjang Jabatan Fungsional Widyaprada ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
Mendukung Merdeka Belajar.
          Sebelumnya, Kemendikbud telah meluncurkan 4 Episode Merdeka Belajar. Pada episode 1 merdeka belajar mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Dengan merdeka belajar maka mulailah babak baru yang dipikul bagi jabatan widyaprada untuk mendukung program yang telah menjadi perubahan drastis dalam Pendidikan di Indonesia.
          Merdeka Belajar Episode 2: Kampus Merdeka, memberikan kemudahan pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi. Merdeka Belajar 3: Perubahan Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2020, dan Merdeka Belajar 4: Program Organisasi Penggerak.
Nah dari 4 episode program yang diluncurkan itu, untuk tugas organisasi penggerak diantaranya WP ikut serta terlibat aktif sebagai pendamping program sekolah penggerak, program guru penggerak, dan komunitas penggerak 
          Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). 
Program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi program sekolah penggerak. 
          Komunitas di Indonesia biasanya terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat dan adat, organisasi, cendekiawan, relawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mewujudkan pendidikan terbaik bagi seluruh murid Indonesia, semua pemangku kepentingan bersama Kemendikbud perlu berkomitmen untuk bergotong royong menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran. Inovasi-inovasi ini harus relevan dan berdampak baik untuk mencapai tujuan utama kita semua, yaitu peningkatan kualitas belajar murid Indonesia.
          Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta mengembangkan program kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar pancasila. Untuk menjadi guru penggerak, Guru harus mengikuti proses seleksi dan pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Selama proses pendidikan, calon guru penggerak akan didukung oleh Instruktur, fasilitator, dan pendamping yang profesional. 
Melalui visi merdeka belajar,guru penggerak diharapkan dapat mencetak sebanyak mungkin agen-agen transformasi dalam ekosistem pendidikan yang mampu menghasilkan murid-murid berkompetensi global dan berkarakter Pancasila, mampu mendorong transformasi pendidikan Indonesia, mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, dan mengembangkan diri secara aktif. Guru Penggerak bisa berperan lebih dari peran guru saat ini.
Program sekolah penggerak dan  guru penggerak serta komunitas penggerak merupakan bentuk kolaborasi dari seluruh pihak dengan fokus pada murid. Program Guru Penggerak harus bisa menginspirasi untuk terus belajar dan menggali potensi serta menjadi teladan bagi siswa. Mari kita kuatkan kolaborasi untuk anak-anak Indonesia menuju kualitas pendidikan yang semakin baik. 
          Nah dengan telah terbitnya  keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 3792/A3/KP/2021  tentang pengangkatan melalui penyesuaian nomenklatur dalam jabatan fungsional widyaprada maka mulailah babak baru dalam jabatan fungsional dalam kaitannya mengikuti perubahan pendidikan dengan organisasi Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan.