Eksistensi Pamong Belajar Upt Pusat Menuju Widyaprada

Oleh : Atos Indria, S.Pd

Keluarnya peraturan terbaru dari pemerintah pusat, yakni Permenpan RB nomor 3 tahun 2019 tentang jabatan widyaprada, disambut berbagai ragam oleh para insan pamong belajar di BP Paud dan Dikmas sebagai UPT pusat Kemendikbud RI.
Diketahui dalam Permenpan dan RB nomor 3 tahun 2019 itu disebutkan, jabatan fungsional widyaprada adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemetaan mutu, pendampingan satuan pendidikan, pembimbingan satuan pendidikan, dan pengembangan model satuan pendidikan.
Ada persamaan tugas pokok dan fungsi yang melekat dalam jabatan pamong belajar yang ada di BP Paud dan Dikmas, sejak peralihan dari propinsi ke pusat, secara perlahan perhatian telah terlihat, selama ini keberadaan pamong belajar kurang diperhatikan alias termarjinalkan. 
Ya kita ketahui saja keberadaan pamong belajar  saat ini menjadi posisi yang sudah layak menjadi perhatian. Hal ini sebagai konsekuensi ditempatkannya BP PAUD dan Dikmas di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud RI, maka tupoksi pamong belajar tentunya (seolah) mendapat warna baru semenjak di ambil alih Kemendikbud RI.
Selain itu tupoksi BP Paud dan Dikmas pun menjadi fokus pada proses pemetaan mutu pendidikan untuk mencapai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang pendidikan Paud dan Pendidikan masyarakat, mulai dari pemetaan mutu pendidikan satuan pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu satuan pendidikan, supervisi satuan pendidikan, menganalisis hasil pemetaan mutu dan supervisi, menyusun laporan pemetaan mutu pendidikan dan supervisi, menyusun laporan hasil fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, menyusun rekomendasi peningkatan mutu pendidikan kepada unit kerja dan instansi terkait, melaksanakan evaluasi pemetaan mutu pendidikan, dan menyebarluaskan data dan informasi mutu pendidikan kepada provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk pengajian program maupun pengembangan model dalam uraian tugas yang ada di BP Paud dan Dikmas
Mengacu kepada uraian tersebut di atas, pamong belajar BP Paud dan Dikmas  harus menyesuaikan dengan tupoksi lembaga. Disamping itu pamong belajar harus berkompetensi agar dalam melaksanakan tugasnya professional. Mereka tetap sibuk melaksanakan tugas lembaga, tetapi memang lebih banyak kepada tugas-tugas yang bersifat administratif, melakukan bimtek atau monev, tapi kadang sulit atau bahkan tidak dapat dijadikan sebagai angka kredit karena sulit dicari padanannya pada DUPAK. Konsekuensinya, pamong belajar sulit memenuhi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan sulit naik pangkat. Artinya ketentuan beban kerja yang ada sudah melekat kepada tusi pamong belajar berdasarkan permenpan dan RB no 15 tahun 2010 dan peraturan Mendikbud no 39 tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya.
Saat ini dengan terbitnya Permenpan dan RB no 3 tahun 2019 tentang widyaprada maka pamong belajar harus mempersiapkan diri menjadi Widyaprada. Widyaprada (WP) terdiri dari dua kata yaitu, “widya” yang artinya ilmu pengetahuan, pembelajaran dan “prada” yang artinya pemberi bantuan. Jadi secara sederhana dapat diartikan bahwa Widyaprada adalah pemberi bantuan layanan pendidikan. Adapun tugas utama WP sebagai berikut; (1) pemetaan mutu pendidikan, (2) supervisi pendidikan, (3) pembimbingan satuan pendidikan, (4) pengembangan model penjaminan mutu pendidikan, (5) pengembangan model peningkatan mutu pendidikan. (Baedhowi, 2017).
Uraian tugas Widya Prada sudah disusun yang notabene juga ada persamaan dengan tugas pada pamong belajar. Naskah akademik WP sampai tulisan ini dibuat baru sampai tahap uji publik. Dari uraian tugas tersebut, tupoksi utama tidak bakaI hilang. Ketika tupoksi tersebut hilang, maka “keberadaan” pamong belajar akan menyesuaikan uruaian tugas baru. Tidak dapat dipungkiri, tantangan kenerja kedepan akan semakin berat, pasalnya apakah sudah siap SDM pamong belajar yang akan berlaih menjadi widyaprada disamping urusan profesionalisme, kompetensi, juga penjiwaan terhadap tugas. Selain itu, diakui atau tidak, para pamong belajar yang ada di BP Paud dan Dikmas, sudah menerima kedatanagn jabatan fungsional dan suka tidak suka harus beradaptasi atau mempelajari sesuatu yang baru yang notabene bukan bidang atau minatnya. Artinya kita analogikan seperti orang dewasa baru mau belajar kalau dia butuh atau berminat terhadap ilmu atau keterampilan.
Bagi sebagian besar pamong belajar, mengubah menjadi WP adalah solusi tepat agar terlihat eksistensi dalam melakukan langkah langkah kerja yang kini semakin berat.
Berkarir dalam jabatan fungsional widya prada memiliki masa depan baik, kedepan karirnya sebagai konsekuensi perubahan tusi akan dapat mensejahterakan para ASN yang menjalani rumpun pada jabatan fungsional. Dan ini juga langsung melekat pada penambahan inkam atau tukin kinerja yang tinggi yang dibarengi dengan beban kerja yang sesuai dengan tunjangan kinerja yang bakal diterima. Memang ada beberapa jabatan dalam WP antara lain Jenjang Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas: a. Widyaprada Ahli Pertama; b. Widyaprada Ahli Muda; c. Widyaprada Ahli Madya; dan d. Widyaprada Ahli Utama.
Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Jenjang Jabatan Fungsional Widyaprada ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.